Koperasi dalam Menghadapi Persaingan di Pasar Global

Koperasi dalam Menghadapi Persaingan di Pasar Global

Pembangunan koperasi menunjukkan kemajuan yang pesat pada periode 2000-2003, jika diukur dengan jumlah koperasi, jumlah anggota, aktiva dan volume usaha. Pertumbuhan jumlah koperasi meningkat menjasi 123.162 unit pada tahun 2003, meningkat 20.085 atau 19,49% dari 103.077 unit pada tahun 2000. Jumlah koperasi yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan jumlah koperasi.

Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT pada tahun 2000 sebanyak 36.283 unit meningkat menjadi 44.647 unit. Hal ini sebenarnya merupakan suatu potensi yang besar dan sangat strategis dalam penyerapan tenaga kerja dan sebagai alat pendistribusian barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air. Tetapi jika dilihat dari kinerja dan daya saing (kualitas) koperasi, maka masyarakat masih melihat adanya kelemahan koperasi yang banyak dan signifikan, baik dari sisi manajemen, SDM, akses pasar dan teknologi maupun infrastruktur pendukung aktifitasnya.

Globalisai yang tengah terjadi menyebabkan persaingan bebas yang makin tajam antar pelaku ekonomi, termasuk koperasi. Globalisasi sering dikatakan oleh banyak orang sebagai dunia yang tanpa batas (borderless world), yang ditandai dengan makin terbuka informasi dan makin bebasnya mobilisasi sumberdaya ekonomi antar negara. Tentu saja hal tersebut merupakan satu tantangan tersendiri bagi para pelaku ekonomi Indonesia. Hilangnya berbagai macam sistem tata niaga dan aturan yang selama ini "melindungi" koperasi, merupakan tantangan sekaligus kesempatan bagi koperasi yang harus dapat dijawab dan dimanfaatkan oleh koperasi.

Oleh karena itu diperlukan strategi yang terpadu dan semangat yang tinggi dari para pegiat koperasi, sehingga dalam era globaliasai ini tidak menjadi penonton atau buyer, tetapi juga sebagai produsen. Strategi ini dasarnya adalah revitalisasi koperasi agar koperasi memiliki jiwa dan daya dorong yang kuat dari anggotanya, mampu mendayagunakan sumberdaya secara optimal, mampu mempertahankan diri dalam menghadapi krisis, sekaligus meletakkan dasar yang kuat untuk tumbuh dan berkembang di masa depan. Intinya koperasi harus menjadi organisasi yang profesioanal, kredibel, menarik (bagi masyarakat, pembeli, supplier dan perbankan), manajemen organisasinya fleksibel, anggotanya mempunyai komitmen kuat untuk mengembangkan koperasi dan dirinya sendiri serta berorientasi pada kualitas.

Menghadapi tantangan globalisasi tersebut, Indonesia sebagai sebuah negara berkembang menghadapi berbagai masalah besar yang relatif lebih banyak dibandingkan negara yang lebih maju. Studi oleh Goldin dan Knudsen (1993) memperlihatkan adanya dampak dari globalisasi (liberalisasi ekonomi) yang kurang menguntungkan bagi negara berkembang.

Paling tidak, ada 3 hambatan utama bagi koperasi ketika memasuki pasar global, yaitu : (1) hambatan kelembagaan dan permodalan, (2) hambatan budaya, dan (3) hambatan teknologi. Hambatan kelembagaan dan permodalan, dikarenakan masih tradisionalnya sistem manajemen yang digunakan, terlalu birokratis, kurang lincah dan fleksibel, kualitas SDM rendah, serta akses terhadap sumber modal terbatas. Hambatan budaya, maksudnya adalah budaya kerja keras dan disiplin bangsa Indonesia (termasuk insan koperasi) yang masih jauh dari harapan. Sementara globalisasi menghendaki adanya profesionalisme dalam melakukan usaha sehingga dapat menghasilkan produk barang dan jasa yang berkualitas. Teknologi informasi juga menjadi hambatan utama bagi koperasi, padahal Bill Gates Ceo Microsoft Corp. telah membuktikan statemennya " Information is the Power". Dengan menguasai Teknologi Informasi menjadikannya salah satu dari lima orang terkaya di dunia.

Berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kinerja koperasi, ada 2 (dua) masalah yang sering dialami koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam. Pertama, masih sulitnya pengolahan data-data anggota, baik simpanan maupun pinjaman dan diperlukan pembuatan laporan yang sewaktu-waktu (deal time) diperlukan dengan segera. Kedua, saat akan mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan), dimana pengurus biasanya kerja lembur untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepada anggota.

Teknologi informasi saat ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan untuk berbagai kegiatan di koperasi. Nilai dan manfaat komputer dalam berbagai bidang saat ini telah mengubah pemikiran masyarakat yang awalnya mempunyai anggapan bahwa Teknologi informasi belum diperlukan. Penggunaan komputer sebagai alat bantu pada suatu kegiatan perkoperasian menjadi suatu pemahaman baru untuk kebutuhan akan informasi terbukti memberikan nilai tambah dimana pada saat ini dibutuhkan informasi yang sangat cepat dan akurat, sehingga keputusan dapat segera diambil dalam waktu yang singkat.

Nilai dan manfaat teknologi informasi pada kegiatan perkoperasian menitikberatkan pada apakah fungsi sistem yang digunakan telah cukup efektif memberikan nilai tambah dalam prosedur pelayanan kepada anggota. Suatu produk teknologi informasi, khususnya perangkat lunak dan aplikasinya,banyak memegang peranan penting dalam hal ini.

Dengan latar belakang akan tuntutan kebutuhan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja koperasi maka UPPM POLSA bekerja sama dengan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) "Sabar", yaitu koperasi milik Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo, inti kerjasamanya adalah membuat sistem informasi (develop software) pengolahan data koperasi. Sistem informasi tersebut dibuat berdasarkan data-data manual yang selama ini kerjakan di KPN "Sabar" diantaranya arus uang kas, biaya-biaya operasional, simpan pinjam, dan perhitungan SHU. Pengolahan data-data koperasi dengan sistem informasi berbasis komputer akan menghasilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat dan akurat, diantaranya neraca lajur keuangan, neraca komperatif / neraca perbandingan, daftar simpanan anggota, daftar pembagian SHU (sisa hasil usaha) dan dafta piutang anggota.

Rencana pembangunan software sistem informasi pengolahan data koperasi di KPN "Sabar ", menggunakan software yang User Interface / tampilan secara visual. Sehingga pengguna / user lebih mudah dalam mengoperasikannya. Untuk menjalankan programnya dengan cara klik dua kali pada icon aplikasi tersebut atau dari menu start pada windows pilih submenunya sehingga akan tampil layar utama, yang memiliki menu pilihan terdiri dari masukan dan laporan. Hal ini dimaksudkan karena KPN "Sabar" memiliki kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya, dan setiap saat membutuhkan informasi-informasi yang berhubungan dengan peminjaman, dana anggota dan laporan keuangan.

Dengan penggunaan teknologi informasi di koperasi diharapkan koperasi bisa lebih berkembang dan produktifitas meningkatkan yang ditandai oleh tingginya efisiensi dan efisien pekerjaan yang dikerjakan dan dihasilkan sehingga mampu mendongkrak perekonomian Indonesia yang selama ini mengalami krisis ekonomi dan krisis multidimensi. Dalam proses pemulihan ekonomi yang berlangsung dewasa ini, kiranya masih belum saatnya pemerintah mencabut sejumlah kebijakan fasilitasi pembiayaan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah yang ada. Bahkan kebijakan baru perlu dikeluarkan karena instrumen pembiayaan yang ada tampaknya masih kurang memadai untuk mendukung pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah. Berkaitan dengan hal tersebtu, kebijakan yang mewajibkan kepada bank untuk menyediakan minimal 20% dari total portfolio kredit untuk koperasi dan UKM harus dipertahankan dan persyaratannya lebih diperlunak dan tidak kaku. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa menurut pengalaman di Indonesia maupun di negara-negara lain, tersedianya dana akan lebih penting ketimbang harga dana.

Kesimpulan :

Potensi dana yang dapat dihimpun dan dimobilisasikan melalui pengembangan instrumen lembaga pembiayaan koperasi di atas sebenarnya sangat besar, namun selama ini belum digarap secara intensif. Untuk itu pemerintah bersama gerakan koperasi perlu melakukan pembenahan dan penyempurnaan terhadap peraturan perundang - undangan tentang lembaga pembiayaan yang ada untuk mewujudkan sistem pembiayaan koperasi terpadu.

Sementara itu, dalam proses pemulihan ekonomi yang berlangsung dewasa ini, kiranya masih belum saatnya pemerintah mencabut sejumlah kebijakan fasilitasi pembiayaan bagi koperasi, usaha kecil dan menengah yang ada. Bahkan kebijakan baru perlu dikeluarkan karena instrumen pembiayaan yang ada tampaknya masih kurang memadai untuk mendukung pemberdayaan koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Ref:

· H:\tugas eko.kop 2\1.htm

· H:\tugas eko.kop 2\mengembangkan-koperasi-dengan-teknologi-informasi-t40.htm